Anita Manua
KARO - Tidak adanya sosialisasi terhadap petani. Pupuk kompos diduga bercampur pasir mulai beredar dan dibagikan ke para petani di Kabupaten Karo.
Buktinya, pemerintahan Desa Sada Perarih, Kecamatan Merdeka telah mengalokasi anggaran dana desanya (ADD) sebesar 20 persen, dengan membelikan pupuk kompos.
Namun, pupuk kompos bercampur pasir yang akan dan telah dibagikan, langsung ditolak mentah-mentah oleh masyarakat. Warga petani beralasan, jika pupuk kompos tersebut digunakan, dapat berdampak buruk bagi tanamannya.
"Terus terang saya kecewa, jadi gak menerima pupuk kompos itu. Kami sanksi memakainya ke tanaman, karena sudah banyak pengalaman. Akibat pupuk yang sering dibilang bagus, akhirnya berdampak buruk bagi tanaman kami. Siapa nantinya yang akan bertanggungjawab, kalau tanaman kami mati, " ujar R Karo-Karo (63), Sabtu (21/09-2024).
Dikatakannya, beberapa hari yang lalu, warga mendapat informasi, akan menerima pupuk jenis kompos dari kepala desa sekitar 200 kg atau 4 zak per kepala keluarga.
"Atas informasi itu, kami mendatangi kantor kepala desa untuk mengambilnya. Setelah karungnya kami buka, pupuk komposnya bercampur pasir. Karena setahu kami, kalau pupuk kompos adalah humus dan lembut kali, " ujarnya.
Menurutnya, pihak pemerintahan desa jangan sesuka hati membagikan pupuk yang tak tahu asal-usulnya. Seharusnya, dikoordinasikan atau disosialisasikan dulu ke masyarakatnya.
"Ini namanya bukan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Ini patut dicurigai, apakah ada fee dari distributor pupuk atau bagaimana?. Jangan cari untung, kalau warga yang menjadi korban nantinya, " ketusnya.
Kepala Desa Sada Perarih, Lustri Sembiring ketika dikonfirmasi, Sabtu (21/09-2024) melalui pesan WhatsApp sekira pukul 14:00 WIB mengatakan pembagian pupuk ke masyarakat telah selesai dilaksanakan.
"Itu sudah siap dibagikan, namun yang bercampur pasir. Sudah kita minta ganti ke pihak perusahaannya. Setiap kepala keluarga mendapat 4 Zak dan 2 liter pupuk organik cair, " bebernya.
Sementara, sisa pupuk yang masih ada, akan diberikan ke masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan sosial. "Mungkin hari Senin besok akan kita dibagikan, " ujar Kades sembari menjelaskan terkait anggaran yang dialokasikan membeli pupuk.
"Di rencana anggaran biaya (RAB) per zaknya sebesar Rp.100 ribu. Tapi jadinya Rp.95 ribu sudah termasuk pajak 12, 5 ?n ongkos bongkar muat. Kalau yang masih menumpuk di samping kantor, itu yang baru digantikan ke perusahan dan tinggal dibagikan ke masyarakat yang sama sekali tidak mendapat bantuan sosial, " ujarnya.
(Anita Theresia Manua)
A. Putra 
Karmel 
